Bisnis.com, JAKARTA--Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menerbitkan surat edaran untuk memberikan ketegasan perihal penutupan kantor cabang pialang berjangka.
Sri Haryati, Kepala Biro Hukum Bappebti, menyampaikan untuk memberikan penegasan dan kepastian hukum perihal penghentian sementara kantor cabang pialang berjangka, maka pihaknya menerbitkan Surat Edaran (SE) no.49/Bapebbti/SE/03/2017 tentang Penghentian Sementara Kantor Cabang Pialang Berjangka.
Dalam SE yang terbit pada Rabu (14/3) ini, Bappebti menjelaskan akan memproses permohonan penghentian sementara sebagai pembatalan persetujuan kantor cabang pialang berjangka.
"Kenapa disebut pembatalan persetujuan, karena kantor cabang tidak mengenal istilah penghentian sementara atau non aktif," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (15/3).
Penghentian sementara, berdasarkan pasal 132 Peraturan Pemerintah (PP) no.49/2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, merupakan penghentian seluruh kegiatan usaha pialang berjangka. Artinya, permohonan ini berlaku untuk kantor pusat maupun cabang.
Sri mengungkapkan, latar belakang diterbitkannya SE ini ialah banyaknya permohonan dari pialang berjangka untuk menutup kantor cabangnya. Namun, dia masih belum menghitung berapa jumlahnya secara pasti.
Berdasarkan data Bappebti sampai Desember 2016, jumlah pialang berjangka mencapai 70 kantor, dimana 1 berstatus non operasional dan 4 dibekukan. Sementara kantor cabang pialang berjangka berjumlah 237 buah.
Dihubungi terpisah, Ibrahim, Direktur Utama PT Garuda Berjangka, menyampaikan keberadaan kantor cabang pialang berjangka membuat kantor pusat perlu bekerja ekstra, terutama dalam fungsi pengawasan. Pasalnya, permasalahan investasi kerap muncul di kantor-kantor daerah.
Penutupan cabang menjadi pilihan karena kantor pialang berjangka perlu melakukan membereskan portofolio dan menggenjot investasi dari pusat. Apalagi ke depan sistem perdagangan berjangka komoditi (PBK) mengarah ke online.
"Kalau banyak permasalahan di cabang akan mengganggu manajemen pusat, dan pusat terbawa-bawa. Makanya kantor pialang berjangka melakukan bersih-bersih," tuturnya.
Dengan sistem transaksi PBK online, kontrol kegiatan investasi akan dilakukan dari kantor pusat. Hal ini akan memperjelas kegiatan transaksi melalui satu website.
Di sisi lain, penutupan kantor cabang bakal menghemat pengeluaran dari perusahaan pialang berjangka. Dia memperkirakan kebutuhan modal kerja satu kantor cabang mencapai Rp400 juta--Rp500 juta per bulan. Dia menambahkan, Garuda Berjangka pernah memiliki satu kantor cabang di Surabaya, yang kemudian ditutup, karena kami menerapkan online trading dari website pusat.
Untuk tidak menghilangkan fungsi sosialisasi, sambung Ibrahim, kantor cabang bisa diubah menjadi galeri edukasi investasi. Alhasil masyarakat di sejumlah daerah masih dapat mengakses informasi transaksi PBK di lokasi-lokasi terdekat.
